Perkuat Aksesibilitas: Kemenhub Tinjau Fasilitas Kelompok Rentan Pelabuhan Sanur

Kementerian Perhubungan terus berupaya memastikan layanan transportasi publik dapat diakses oleh semua kalangan, tanpa terkecuali. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Tim Inklusi Disabilitas Kementerian Perhubungan bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan melakukan peninjauan langsung fasilitas ramah kelompok rentan di Pelabuhan Sanur, Bali, pada 22 Februari 2024.

Kegiatan ini bertujuan untuk melihat secara langsung sejauh mana fasilitas di pelabuhan telah mendukung kebutuhan penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, serta anak-anak, sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki agar layanan transportasi laut semakin aman dan nyaman bagi semua.

 Fasilitas Tersedia, Penyempurnaan Terus Didorong

Hasil peninjauan menunjukkan bahwa Pelabuhan Sanur telah memiliki berbagai fasilitas pendukung kelompok rentan. Di antaranya adalah jalur pemandu (guiding block), kursi prioritas di ruang tunggu, toilet aksesibel dengan tombol darurat, hingga ruang menyusui, area bermain anak, dan poliklinik. Selain itu, pelabuhan juga menyediakan alat bantu mobilitas seperti kursi roda dan petugas yang siap membantu penumpang kelompok rentan.

Meski demikian, tim menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Misalnya, guiding block di dalam terminal masih belum tersambung dengan baik, ramp di beberapa area terlalu curam, serta belum tersedianya ramp portable untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari kapal. Penanda arah dan jalur evakuasi juga perlu dilengkapi agar lebih mudah dipahami oleh semua pengguna jasa.

 Menuju Pelabuhan yang Lebih Inklusif

Melalui peninjauan ini, Tim Inklusi Disabilitas Kementerian Perhubungan memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan, mulai dari penyempurnaan fasilitas fisik hingga peningkatan kualitas layanan. Ke depan, pelabuhan diharapkan tidak hanya menyediakan sarana prasarana yang sesuai standar, tetapi juga didukung oleh petugas yang terlatih dan peka terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Perhubungan untuk menghadirkan transportasi publik yang inklusif, aman, dan berkelanjutan, di mana setiap orang dapat bepergian dengan nyaman dan bermartabat.